PALI Satu-satunya Dari Sumsel, yang Diundang Tito Karnavian untuk Bahas Strategi Pemenuhan APIP di Kemendagri

AYOPALEMBANG.COM -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengambil langkah penting menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan di tingkat pemerintah daerah.

Dalam agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) satu-satunya dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang mendapat undangan istimewa dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Disana, Pemkab PALI yang saat ini dipimpin, Dr. Ir. H. Heri Amalindo, diundang untuk ikut sama-sama membahas strategi pemenuhan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersama 70 daerah lain di Indonesia.

Baca Juga: PALI Terima Penghargaan UHC, Heri Amalindo: Percuma Kantor Megah Tapi Infrastruktur Publik Buruk

Hal itupun tidak di sia-siakan Heri Amalindo, dengan mengutus Wakil Bupati Drs H Soemarjono bersama Inspektorat dan BKPSDM kabupaten PALI untuk berkontribusi dalam agenda yang dipimpin langsung, Mendagri, Tito Karnavian.

Pertemuan ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.

"PALI satu-satunya kabupaten dari Sumsel yang diundang oleh Menteri Dalam Negeri dan dihadiri langsung Wakil Bupati PAL," sampai Soemarjono.

Baca Juga: Honda Luncurkan New Honda CBR150R Terbaru 2024 dengan Tampilan Colorful, Lebih Sporty

Menurutnya, pertemuan yang juga dihadiri oleh, Ketua KPK, Firli Bahuri ini, jadi langkah Pemkab PALI, dalam pengelolaan keuangan negara yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas.

Salah satu alasan diundangnya PALI dalam pembahasan strategi pemenuhan APIP di tingkat pemerintah daerah adalah peran aktif Bupati Heri Amalindo dalam menempatkan 10 pelajar untuk berkuliah di PKN STAN Bintaro melalui jalur Pembibitan.

"Karena pada kegiatan itu diketahui perekrutan pegawai baru APIP berasal dari sekolah kedinasan terkait, yakni PKN STAN, IPDN, dan lainnya," tambahnya.

Baca Juga: Menteri Terkaya Indonesia, Sandiaga Uno Punya Total Kekayaan Mengejutkan, Harga Semua Mobilnya Rp1,4 Triliun

Kemendagri dan KPK menyoroti pentingnya lulusan STAN dan IPDN dalam perekrutan pegawai baru, mengingat peran kunci yang dimainkan oleh APIP dalam memastikan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

"Peran APIP lainnya adalah meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan kepatuhan hukum, mencegah dan atau mengurangi penyalahgunaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Sementara, Kepala BKPSDM PALI, Deasy Rosalia menyampaikan, pembahasan kebutuhan APIP, rata-rata setiap pemerintahan daerah membutuhkan sekitar 60 orang APIP.