5 Desakan KontraS dan ICW ke Pemerintah: Copot Tito Karnavian yang Ugal-ugalan dalam Pengangkatan Pj Gubernur

AYOPALEMBANG.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian telah melakukan pengangkatan 10 Pj Gubernur di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa 5 September 2023.

Pj Gubernur yang dilantik yaitu Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun.

Bukan hanya mereka, Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi dan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dilantik bersamaan.

Pelantikan Pj Gubernur itu turut dihadiri oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Annas, dia ditemani oleh Stafsus Bidang Organisasi, Aparatur dan Kepegawaian, Donny Adityawarman. Selain itu, Menkumham, Yasonna Laoly yang didampingi Wamenkumham, Eddy Hiraej pun datang dalam acara itu.

Dilansir AYOPALEMBANG.COM dari laman KontraS, proses pengangkatan Pj Gubernur disebut terkesan serampangan dan penuh kecacatan hukum, situasinya diperparah dengan aroma conflict of interest dalam penunjukan penjabat caretaker Kepala Daerah ini.

KontraS dan ICW menilai bahwa beberapa Kepala Daerah yang ditunjuk untuk mengisi pos-pos yang kosong merupakan kepentingan pemerintah pusat untuk mengakselerasi kepentingan investasi dan lainnya.

Baca Juga: KontraS Anggap Penunjukan Kepala Daerah Serampangan dan Berbau: Mendagri Ugal-ugalan Tunjuk Pj Gubernur

Indikasinya tercermin dari penunjukan Nana Sudjana yang ditempatkan sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah. Dia merupakan pensiunan polisi dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo pada 2010, saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota disana.

Kedekatan Nana dapat dimaknai oleh KontraS dan ICW sebagai salah satu usaha untuk ‘mengamankan’ agenda politik menuju Pemilu 2024, mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung suara yang sangat seksi dan diperebutkan.

Begitu juga Komjen Andap Budhi Revianto, yang memiliki latar belakang sebagai anggota polisi aktif saat menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian melarang anggota Polri aktif untuk melakukan rangkap jabatan.

Penunjukan mantan Komjen polisi sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara juga dilakukan di tengah masifnya aktivitas industri ekstraktif nikel di daerah tersebut.

Masyarakat banyak yang menolak dan kerap terjadi bentrokan demi mempertahankan ruang hidup. Seperti halnya Warga Wawonii mengalami kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Selain itu menurut KontraS dan ICW, aroma konflik kepentingan pun sangat kuat dari penunjukan Mayjen TNI (Purn.) Hassanuddin yang ditempatkan sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara. Sebelumnya dia merupakan Pangdam I/Bukit Barisan.

Baca Juga: Rahasia Lolos Seleksi CPNS 2023, Intip Passing Grade Kompetensi Dasar TWK, TIU dan TKP